Charta Politika: 82,7 Persen Publik Setuju Pemilu Digelar pada 2024

Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional bertajuk Evaluasi Kebijakan Pemerintah dan Peluang Kandidat Capres Cawapres 2024. Dalam temuannya, Charta Politika mencatat persentase dari publik soal Pemilu 2024 tetap digelar berada pada angka 82,7 persen. "Energi dari masyarakat untuk mengikuti Pemilu 2024 ini cukup besar," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis surveinya secara virtual, Senin (25/4/2022).

Yunarto kemudian menyinggung apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal larangan kepada para menterinya soal tak ada lagi yang bicarakan penundaan Pemilu 2024. Jika masih ada pihak pihak yang mengembuskan isu penundaan Pemilu 2024, Yunarto mengatakan bakal menghadapi hambatan yang sangat besar soal persepsi publik. "Karena yang setuju stagnan ada di angka 16,3 dan 19,8 persen. Tapi yang jelas yang tidak setuju mengalami kenaikan dari 72,9 sampai 74,2 persen," kata dia.

Dari gambaran tersebut, Yunarto mengatakan tak ada alasan bagi para elite yang kemudian bicara penundaan Pemilu 2024 untuk membawa bawa nama rakyat. "Betul mungkin ada rakyat yang menginginkan, tapi lebih banyak yang tidak menginginkan. Butuh sebuah alasan yang kuat secara kualitatif dan kuantitatif ketika kita ingin mengubah UUD 1945, apalagi terkait hal yang paling sensitif dalam demokrasi," katanya. Sebagai informasi, Survei Charta Politika Indonesia melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun periode survei dilakukan pada 10 17 April 2022 dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.