Kuasa Hukum Sebut Pengadilan Negeri Bandung Tidak Berwenang Adili Bahar bin Smith

Kuasa Hukum HabibBahar bin Smith menyebut PengadilanNegeriBandung tak berwenang adili kliennya. Hal itu diungkapkan Ichwan Tuankotta, salah satu kuasa hukum HabibBahar saat ditemui seusai sidang pembacaan eksepsi, di PNBandung, Jalan LLRE Martadinata, Selasa (12/4/2022). Soalnya, kata dia, locus delicti atau lokasi kejadian perbuatan pidana yang dilakukan HabibBahar berada di Kabupaten Bandung.

Maka, kata dia, pengadilan yang berwenang yaitu PNBaleBandung. "Maka, sudah sepatutnya majelis hakim dalam perkara a quo membatalkan perkara ini atau setidaknya membatalkan penerapan pasal pasal akrobatik, aneh dan di luar nalar hukum dalam perkara ini," kata Ichwan Tuankotta. Dalam perkara ini, JPU mendakwa Bahar menyebarkan berita bohong saat ceramah dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Kampung Cibisoro Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung pada 10 Desember 2021.

Ichwan Tuankotta berasumsi bahwa dakwaan jaksa dianggap mengada ada. "Surat dakwaan penuntut umum bukan atas dasar hasil investigasi, namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi, spekulasi, dan duplikasi, serta kental akan muatan politik sehingga secara umum yang terkesan adalah mengada ngada," ujar Ichwan. Ia juga menilai banyak hal hal janggal dalam penerapan pasal pasal terhadap kliennya.

Tim kuasa hukum menyoroti beberapa pasal yang digunakan oleh JPU. Adapun pasal yang dimaksud yakni terkait penerapan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 serta Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. "Pasal 14 15 itu sudah peninggalan zaman penjajah, pada saat zaman Soekarno dan itu untuk mengatasi kekacauan pada saat itu, kalau diterapkan pada saat ini, pertanyaannya kita sedang berperang dengan siapa," katanya. Hanya memang, hingga saat ini, aturan itu belum dicabut dan masih berlaku.

"Kaitan keonaran, kalau liat onar, onarnya di mana. Timbulnya di mana, keonarannya di mana. Nah, jaksa tidak bisa menjabarkan keonaran itu, beliau dalam dakwaannya saja hanya bilang ada beda pendapat. Negara kita negara demokrasi, ya beda pendapat wajarlah," tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.